Organisasi independen yang beranggotakan mahasiswa asal tegal dan ada keterkaitan dengan tegal, yang menimba ilmu di wilayah ciputat dan sekitarnya. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Ciputat menjadi wadah di dalam pengembangan kapasitas anggota untuk menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan masyarakat tegal
KABUPATEN TEGAL KOTAMADYA TEGAL KORANE JAWA TENGAH KORANE TEGAL dolan maring mas Muin | imt ciputat di ”CinLok” Situ Gintung |
 | senior di About |
| wong tegal di sing dadi tamu |
| wong tegal di …. …….. |
 | opik di foto-foto |
“… Mereka takut kalau-kalau Indonesia mengambil alih kendali peradaban dunia di masa mendatang. Dibentuklah Liga Negara-Negara Barat (LNB), bertujuan untuk menumpas potensi imperium yang menggejala dari negeri Indonesia. Mereka bersepakat untuk mengirimkan pasukan-pasukan militer mereka guna merebut Indonesia. ”Kita jajah kembali bangsa itu!!!”, itulah semangat yang mereka suarakan…”
Bermula dari krisis yang melanda Negara Thailand pada medio 1996-an, akhirya semakin meluas pada sebagian besar negara di benua Asia lainnya. Krisis tersebut akhirnya juga melanda negara Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi global dan termasuk dari daratan benua Asia.
Di Indonesia, dunia perbankan adalah yang paling terpukul oleh adanya krisis moneter yang semakin hebat ini. aliran kredit perbankan macet, investasi mengalami kontraksi yang cukup signifikan, inflasi tinggi tak terhindarkan, rupiah anjlok pada kisaran lebih dari Rp 12.000 per-dolarnya.
Kacaunya perekonomian negara berimbas pula pada perpolitikan bangsa yang berujung pada peristiwa bersejarah reformasi 1998. Pada waktu itu, kondisi Indonesia semakin mencekam. Keamanan merupakan barang yang super mahal untuk diperoleh. Penjarahan terjadi dimana-mana. Fundamental perkonomian bangsa yang pada mulanya cukup kuat akhirnya ikut terpukul juga. Maka, semakin ambruklah dunia moneter di negeri ini.
Semua gejala tersebut berujung pada (lagi…)
Sebelum pemilu pun semua tau bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih ‘amburadul’. Banyak daftar pemilih fiktif, pemilih ganda, anak dibawah umur dan warga yang telah meninggal dunia namun terdaftar dalam DPT, juga beberapa anggota POLRI-TNI yang masuk dalam deretan DPT.
Menanggapi kesemrawutan tersebut, berbagai kalangan mengingatkan KPU agar pemilu diundur. namun KPU tetap melenggang optinis memaksakan pelaksanaan pemilu yang sejatinya belum siap, baik logistik maupun DPTnya. DPT yang dipakai dalam pelilihan legislatif 9 april lalu merupakan DPT yang dipakai dalam pilkada kemarin, makanya banyak juga warga yang telah meninggal atau warga yang telah pindah namun terdaftar dalam DPT suatu wilayah. KPU memang telah berusaha melakukan verifikasi dan revisi, namun tampaknya hasil yang didapat tidak maksimal. alhasil, terjadilah berbagai kesemrawutan yang menandakan kementahan demokrasi Indonesia.
Sedikit ber-negative thinking: adanya himbauan dari berbagai kalangan agar pemilu diundur demi keakuratan dan ke-abshahan DPT namun tidak di-indahkan KPU hingga diadakan pelilu dengan DPT yang morat-marit, merupakan usaha yang dilakukan KPU untuk menjaga reputasi KPU (setelah pergantian anggota KPU yang baru). mereka tidak menghendaki adanya penilaian negatif bahwa kualitas kinerja KPU sekarang mengalami kemunduran dibandingkan KPU sebelumnya. NAMUN apapun alasanya (lagi…)
Tidak etis memang, jika dalam keadaan memperihatinkan kita mencari “kambing hitam” dari jebolnya situ gintung. Namun memang inilah kenyataannya, bahwa ada api dibalik kemepulnya asap disitu gintung. ketidak-seriusan pemerintah, ketidak-perdulian pemerintah, atau bahkan kerakusan pemerintah.
Ketida-seriusan pemerintah, dalam pengawasan dan perbaikan terhadap daerah resapan air~yang telah dibangun sejak zaman belanda. Ketidak-perdulian pemerintah, terhadap masyarakat yang tinggal dibawah situ ~yang menampung 1,5 juta meter kubik air~ jelas-jelas terancam jiwa dan harta mereka. Kerakusan pemerintah, yang seharusnya mengetahui dan mengatur tata ruang kota dengan benar dan aman, namun telah memberikan izin pemukiman dibawah situ yang menurut salah satu sumber telah menyapu 319 rumah dengan korban tewas mencapai 100 jiwa, korban luka 190 orang dan korban hilang 139 orang. sungguh ironis, mereka tega mensejahterakan kantongnya sementara rakyat kehilangan jiwa, sanak keluarga juga harta benda.
Harapan yang masih tumbuh dihati warga adalah mendapat bantuan semua pihak ~terutama pemerintah~ baik berupa spirit yang diharapkan bisa mengobati trauma dan depresi ~terlebih lagi bagi anak-anak~ yang telah kehilangan anggota keluarganya, maupun berupa materi untuk menumbuhkan kembali haraapan hidup mereka.
Disatu sisi, musibah jebolnya situ gintung ini bisa dijadikan ajang pentas (lagi…)
Oleh Muhamad Muiz L
Negeri Balapulang dikenal sebagai negeri yang pembangunan industrialisasinya belum segencar yang dilakukan di negeri-negeri yang lain. Tanah-tanah persawahan masih terhampar di sana-sini. Suasana pedesaan yang begitu asri di tambah mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani membuat negeri ini dikenal sebagai negeri agraris dimana penduduknya bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan hanya dengan produksi dalam negeri pada setiap tahunnya. Tidak pernah sekalipun dalam sejarahnya, negeri ini mengkspor bahan makanan dari negeri-negeri tetangga.
Kehidupan penduduknya dalam berkeluarga nyaris tidak pernah mendapat kesulitan yang berarti. Rupanya, keharmonisan di lingkungan keluarga menjadi kunci keberhasilan model pertanian keluarga dari dulu hingga kini. Tanah pertanian digarap dengan sistem tradisional di mana pengelolaan tahap-tahap bertani dari mulai pengadaan benih sampai pendistribusiannya disandarkan pada SDM-SDM dari keluarga sendiri. Setiap anggota keluarga diberi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Dan kaum perempuan memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian yang bercorak pada model keluarga tersebut.
Dari mulai ikut memilih dan menabur benih, proses penyiangan, hingga penyediaan konsumsi bagi petani lainnya perempuan selalu memegang peranannya dengan cukup baik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kaum perempuan merupakan modal utama dalam menjaga regenerasi keturunan dan juga mendidik para anak-anak yang disiapkan untuk menjadi petani pada periode selanjutnya.
Namun suatu ketika tiba-tiba seluruh penduduk di negeri Balapulang dibuat pusing dengan semakin berkurangnya produktivitas petani perempuan. (lagi…)
(Berdasarkan pengalaman nyata)
Dentang waktu mengantarkanku pada liku jalan tepian kota Ciputat, menghuyung-menggoyangkan setiap lekuk lorong-lorong trotoar, manyusutkan gerak air danau Situ Gintung. Membersihkan kampus-kampus, camp-camp kaum marginal globalisasi. Mayat bergeletak mengharap uluran tangan dari tangan-tangan yang sedang menari memainkan jari jemarinya, menertawakan air darah yang sedang marah. Mengharap injakan kaki kemanusiaan. Air dan darah, yang kini tak bisa ku bedakan lagi menerjang percikan mani-mani yang sedang tercecer memekik. Tangis, tawa, duka,cita,hingga tak lagi berbeda. Tak guna lagi simpatimu wahai penguasa, karenamu kini aku telah tiada.
Denting waktu menyapa lorong-lorong trotoar kota , mengajakku berbincang di kamar kosan kumuh berhias smpah-sampah situ gintung. Tapi aku tetap melangkahkan kaki pada terjalnya puing-puing bencana. Arwah sahabat yang coba menyapa tak aku hiraukan. Aku hanya duduk terdiam di sudut mushola menatap nanar wajah-wajah penuh duka dan penuh tawa. Ku rapatkan kakiku rapat-rapat disudut mushola menghitung wajah-wajah riang yang tak pernah aku kenal, mereka bergabtian menyapaku dengan sinis. Aku rapatkan lagi kedua kaki hingga dengkulku rapat dengan dagu. Ku pejamkan mataku tapi wajah mereka tatap terlihat, malah semakin jelas dan semakin jelaas. Huyuran hujan diluar mushola tak membasahi semangat team sar dan para relawan menenmukan para korban bencana. (lagi…)
Muhamad Muiz L
Suatu keadaan yang bukan saja khayalan, jika pesantren dapat bersenggama dengan budaya lokal. Biar bagaimanapun, pesantren ada karena masyarakat sekitar yang pastinya punya budaya yang telah tumbuh-kembang bersama mereka. Adanya pesantren bukanlah untuk memporakporandakan budaya yang telah melekat pada diri mereka, akantetapi untuk menjaga dan menjaga budaya yang telah ada.
Sangat ironis sekali bila antitesalah yang terjadi. Pesantren yang lahir dari rahim budaya lokal seharusnya bisa mengawininya, malah menjaga jarak, mencurigainya bahkan menolaknya dengan keras. Entah karena alasan apa, fakta membuktikan tidak sedikit pesantren yang melarang keras santrinya untuk melihat pentas budaya apalagi memelajarinya. Memang acara-acara tertentu dalam tradisi pesantren, acapkali d\iselingi hiburan-hiburan yang merupakan kreasi dari santri, akan tetapi kreasi yang ditampilkan hanyalah kabaret yang berbeda jauh dengan model drama khas masyarakat lokal. Terkadang juga dipentaskan seni musik, akan tetapi tidak beda jauh dengan kreasi drama yang disebut di atas. Seni musik yang dipentaskan tidaklah mewakili aspirasi masyarakat sekitar. Musik yang biasanya dipentaskan yaitu jenis musik gambus, japin dan sejenianya. Pokoknya yang berbau arab. (lagi…)
Mereka berkata, “hati-hati. Jangan sembarangan, itu budaya barat yang hanya dijadikan kedok imperialisasi dan kolonialisasi ala gendon, penjajahan gaya sekarang. Bukankah kita semua sepakat bahwa bentuk penjajahan masa kini memang melalui dari berbagai jalan, dan lewat jalur budayalah semua bakal menemukan tempatnya supaya bisa lebih mengakar dan bertahan lama!!!” (lagi…)
kendalikan budayanya,itulah yang saya tangkap ketika pertama kali membaca buku Umi Selamatkanlah Anakmu. Memang betul untuk mendidik anak kita harus mengendalikan budayanya sejak dini.Itu dimulai dari orang tua atau keluarga,masyarakat sekitar,instansi pendidikan. Bagaimana orang tua memberikan tauladan yang baik,bagaimana lingkungan tempat mereka berinteraksi mempengaruhi tingkah laku anak,tak luput dari itu juga pendidikan mereka di sekolah.Orang tua yang pertama kali menjadi sarana penyalur budaya menberikan tauladan Jika kita mau menilik anak-anak sekarang masih ada yang di ajari gaya hidup konsumerisme malah dari sekolah. lihat saja ketika anak SD pertama kali belejar membaca,masih banyak para guru yang mengajarkan hidup konsumeris. seperti cerita di daerah saya ada seorang guru SD,beliau mengajar kelas satu di SD tersebut. Mengajarkan pelajaran menulis dan membaca.Dan apa yang guru tersebut tulis dan baca? IBU MEMBELI BAJU UNTUKKU.
Sekilas memang tak ada yang salah dengan kata tersebut.tapi jika dibaca secara mendalam dengan melihat siapa yang menulis dan membaca sungguh pendidikan yang jauh dari harapan generasi baru.
MBUH SAPA SING NULIS
Betapa semakin tak mengenakannya sesuatu itu ketika semakin banyak jumlahnya. Bukti? Kita sebutkan satu persatu diantaranya, saya buat sesingkat mungkin:
Bagaikan hukum Gossen II dalam logika Ilmu Ekonomi yang menyatakan bahwa semakin kita mendekati suatu puncak dalam menikmati sesuatu, maka setelahnya, yang ada hanya kemenurunan kepuasan dan kualitaslah yang akan kita dapati.
Di tengah menjalani ibadah puasa di siang hari yang panas, seakan diri berada di padang gurun pasir yang luas dan yang ada hanyalah terik sinar matahari yang begitu menyengat, kita begitu bernafsu dengan yang namanya air, kelewat haus memang. Namun saat Maghrib menjelang, setelah kita melepaskan dahaga dengan minum air sepuasnya, saat itulah intensitas kebutuhan kita akan air semakin berkurang kadarnya.
Bagaikan hukum penawaran dalam Ilmu Ekonomi lagi, (lagi…)
Oleh: Muhamad Muiz L*
Sampai hari ke-18 (Rabu) agresi Israel ke Palestina telah menewaskan seribu orang lebih dan 400 diantaranya adalah anak-anak. Tak hanya pihak militer, serangan tersebut juga memakan banyak korban dari pihak sipil dan meluluhlantakkan beberapa fasilitas publik.
Sudah sewajarnya apabila dunia internasional pun mengutuk keras gencaran serangan yang dilancarkan tentara Israel yang kemudian mengkristal pada dikeluarkannya Resolusi DK PBB (1860) agar keduanya melakukan gencatan senjata. Namun, Israel semakin kesetanan dengan tidak menggubris Resolusi tersebut. Seranganpun kian gencar mereka lakukan hingga kini.
Berbagai Asumsi
Sejumlah kalangan dari seluruh dunia telah mencoba mengurai akar masalah yang sebenarnya terjadi antara dua negara tersebut. Indonesia adalah satu diantaranya. Berbagai asumsi pun terbentuk yang diyakini menjadi titik awal pertentangan yang telah memakan banyak korban jiwa tersebut.
Pertama, (lagi…)
Oleh: Muhamad Muiz L*
Pada Sabtu (10/01/09) kemarin saya diajak seorang teman menghadiri acara diskusi Simphony Kebangsaan yang dilaksanakan di kediaman Bapak Marsinggih di Slawi. Beliau sendiri adalah penggagas berdirinya kelompok studi yang berhaluan kebangsaan dan nasionalis tersebut.
Pada acara tersebut kurang lebih dihadiri sekitar 30-an peserta. Diantaranya adalah Rektor Universitas Pancasakti (UPS) Tegal Prof. Tri Jaka dan sejumlah tokoh-tokoh nasionalis dan kebangsaan Tegal (kota/kabupaten), diantaranya juga dari Pemalang, Brebes dan Pekalongan. Peserta lainnya adalah kalangan para mahasiswa Tegal (UPS dan STAIBN) yang jumlahnya hanya beberapa saja.
Menarik dicermati di sini bahwa gairah dibeberapa kelompok diskusi yang ada di Tegal adalah mereka para generasi tua yang rata-rata umur mereka 50 tahunan ke atas. Sedangkan mahasiswanya tidak begitu tertarik dengan wilayah sense of intelectuall. Lihat saja, bisa dipastikan tidak adanya kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang intens pada pengasahan tradisi intelektual.
Lantas, ke mana para mahasiswa tersebut? Jawabannya adalah, (lagi…)
Oleh: Muhamad Muiz L*
Sejarah telah mencatat peranan negara yang sangat nyata dalam melayani struktur ideologi dominan. Dan kini, peranan tersebut kembali ditunjukkan kepada kita melalui proyek privatisasi kampus ( kapitalisasi) yang dikemas dengan istilah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam kasus ini jelas negara, melalui instrumentariumnya yaitu Parlemen ( DPR ) secara gradual melegitimasi perampasan hak secara legal dari pihak asing.
Seperti yang sudah-sudah, pengesahan UU ini pun memunculkan kontroversi. Banyak kalangan dari berbagai latar belakang — baik yang pro maupun yang kontra —memunculkan komentarnya masing-masing. Para aktivis pendidikan, sosial dan politik, ormas-ormas, serta tak ketinggalan para mahasiswa pun geram dan mengecam pemerintah yang telah mengesahkannya (UU BHP).
UU BHP yang diakui didasari pada pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi adalah fakta ketidakmampuan pemerintah atau lebih tepatnya cuci tangan pemerintah terhadap dunia pendidikan dan upaya melepaskan tanggung jawabnya (pemerintah) untuk menyisihkan 20% dari APBN bagi dunia pendidikan sesuai amanat konstitusi. Dan diakui sendiri oleh Satrio Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Depdiknas), sebagai kelanjutan dari dibentuknya Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Konsekuensi dari itu semua — secara kasar — adalah menyamakan persepsi kita dalam memandang ”pendidikan” dan ”pasar”. Pendidikan dibiarkan berjalan dengan intervensi pasar lewat peran pihak swasta yang semakin dominan peranannya dalam menentukan arah kebijakan kampus. Sungguh ironis. Ditengah gencarnya banyak kalangan yang mendesak pemerintah agar mau menasionalisasi beberapa BUMN yang sudah terlanjur dipindahtangankan ke pihak swasta, pemerintah justru menambah deretan panjang privtisasi aset bangsa ke pihak asing — baik itu lokal maupun asing. Pendidikan pun dikomersilisasikan.
Bahwasanya sudah banyak tulisan-tulisan dari banyak pakar dengan variasi latar belakang mereka masing-masing yang membahas mengenai masalah ini. Dan mayoritas dari itu semua mengkristal bahwasanya fenomena privatisasi lembaga pendidikan tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan ”Liberalisasi”. Tulisan ini mencoba melihat realitas privatisasi yang diakui merupakan agenda kaum liberal dengan menggunakan kaca mata ”Pembangunan”. Dari kaca mata ”Pembangunan”, akan mencoba dijelaskan bagaimana mekanisme agenda liberalisasi itu mampu berjalan subur.
Dari semua wacana tentang privatisasi yang terjadi di banyak negara dunia ketiga, peranan — bahkan kekuasaan — lembaga-lembaga keuangan internasional semacam: IMF, Bank Dunia dan juga ADB tidak boleh diabaikan. Melalui kebijakan-kebijakan yang dianutnya yaitu prinsip-prinsip Washington Consensus, seperti pengurangan subsisdi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air, dan listrik menjadi berkurang. — Sebagai catatan — sebenarnya, wacana untuk memprivatisasi berbagai pelayanan publik yang dikampanyekan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut, barulah ramai di awal-awal tahun 1990-an.
Kaum liberal beranggapan bahwa BUMN menderita karena masalah-masalah ketidakefisienan, dan kesalahan manajemen kronis akibat kejanggalan dalam kepemilikan, manajeman, insentif, dan struktur pasar. Para manajemen di lingkungan BUMN tidak memiliki loyalitas-totalitas dari kinerja mereka sebagaimana pada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga swasta oleh karena di lingkungan BUMN para pekerjanya hanya berstatus ”sewaan” dan tidak adanya pengontrolan dari para pemegang saham.
Secara definitif, privatisasi dapat diartikan sebagai ”bentuk pengalihan sebagian atau seluruh aset/pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumber daya ke pihak swasta” (Gleick et al, 2002). Bentuk privatisasi bisa bermacam-macam, dari yang hanya sebagian yang dialihkan ke swasta sampai, sampai pada bentuk dimana peran, tanggung jawab, bahkan kepemilikan pemerintah dialihkan semuanya ke pihak swasta. Juga bisa disebut privatisasi apabila kepemilikan masih di pihak pemerintah dan swasta hanya sebatas mengelola saja.
Oleh karena mengenai privatisasi pelayanan publik — yang kebanyakan menyangkut pelayanan kebutuhan dasar — menimbulkan banyak perdebatan dan pertentangan dimana-mana, banyak pihak seperti Bank Dunia menghaluskan istilah untuk menyebut pengalihan yang kepemilikannya masih di tangan negara. Istilah yang dipopulerkan adalah Private Sector Participation (PSP—Partisipasi Sektor Swasta) atau Public Private Partnership (PPP—Kemitraan Publik dan Swasta). Maka model yang dipromosikan saat ni adalah PSP dan PPP.
Aktualisasi peran dan kekuasaan lembaga keuangan internasional ini terwujud melalui kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang menyertai pinjaman yang mereka berikan. Melalui program PSP dan PPP, serta dengan alasan untuk mengurangi kemiskinan dan agar dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, Bank Dunia dengan giat mendorong pemerintah negara-negara berkembang untuk mengecilkan peran negara dalam hal pelayanan publik dan mengalihkannya ke pihak swasta.
Sebagaimana sudah kita ketahui, krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 sangatlah nyata berdampak pada kondisi makroekonomi Indonesia. Stok utang luar negeri pemerintah bertambah akibat fluktuasi nilai mata uang. Disinilah hebatnya IMF. Mereka memanfaatkan keterpurukan ekonomi Indonesia dengan sangat baik guna melancarkan agenda-agenda neoliberalisme yang berprinsip pada Washington Consensus — setelah revisi terkenal dengan istilah Post-Washington Consensus. Konsensus ini sendiri dirumuskan oleh perwakilan-perwakilan dari beberapa negara maju, perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional dan para anggota dewan parlemen Amerika Serikat.
Entah dengan pertimbangan macam apa — diantaranya kondisi keuangan Indonesia yang sedang ambruk dan membutuhkan dana segar — Pemerintah Indonesia pun tergiur dengan tawaran pinjaman untuk pembangunan dari IMF dan bersedia melaksanakan program IMF serta melaksanakan kerangka kerja dan kebijakan makro ekonomi yang tertuang dalam Memorandum of Economics and Financial Policies dalam perjanjian Letter of Intent (LoI) yang untuk pertama kalinya ditanda tangani oleh pemerintah kita dengan IMF pada 31 Oktober 1997. Berdasarkan LoI itu pemerintah diharuskan untuk melakukan agenda reformasi kebijakan dan institusional berdasarkan manajemen makro ekonomi, restrukturisasi finansial dan corporate sectore, proteksi terhahadap kaum miskin, serta reformasi institusi-institusi ekonomi.
Maka menjadi sesuatu yang wajar menanggapi komentar pakar pendidikan, H.A.R. Tilaar (12/4/2008) yang menuding terbentuknya UU ini tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. Bank dunia dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini.
Sebenarnya, bukan hanya lembaga keuangan internasional sajalah yang patut mendapat sorotan mengenai peranannya dalam meliberalisasikan sektor-sektor publik di seluruh dunia. Selain lembaga keuangan internasional, pihak lainnya adalah pertama, peranan negara-negara maju (kapitalis) sebagai aktor utama dan pemegang modal terbesar dan otomatis memiliki pengaruh kuat dalam merumuskan kebijakan tatanan dunia.
Kedua, korporasi multinasional (MNC/TNC). Pihak ini, secara langsung ataupun tidak memiliki peran penting dalam globalisasi, termasuk di dalamnya liberalisasi pendidikan tinggi (PT). Berbagai MNC/TNC akan memanfaatkan pendidikan tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja (SDM) yang murah dan pro-kapitalis. Di sisi lain, PT akan memanfaatkan MNC/TNC sebagai tempat magang dan sumber dana. Ketiga, Pemerintah Negara Dunia Ketiga. Masuknya kekuatan perusahaan multinasional dan imperialisme negara kapitalis dalam proyek globalisasi tidak akan berhasil tanpa ada penerimaan dan dukungan dari pemerintah negara dunia ketiga, dengan sukarela ataupun terpaksa.
Dalam konteks dunia pendidikan, ini bermula dari pertemuan konsultatif antara pihak Bank Dunia dan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 1999. Dengan iming-imingan dana dari Bank Dunia, masing-masing PTN kemudian mengajukan proposal dan berujung pada disahkannya beberapa kampus di tanah air berstatus BHMN, yang kemudin menjadi cikal bakal dari BHP.
Sejatinya pendidikan adalah hak mutlak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dengan semakin kaburnya otoritas pemerintah sebagai penyokong arah dunia pendidikan di negeri ini, maka keinginan kita untuk mencapai itu semua — akses pendidikan yang menyeluruh — semakin mustahil dicapai.
Apakah benar pemerintah atau perusahaan publik tidak mampu dan tidak efisien? Kalaupun iya, apakah kemudian solusinya sesederhana itu dengan diserahkan ke pihak swasta? Karena dalam kenyataannya, pengelolaan SDA oleh swasta juga mnimbulkan beberapa persoalan sendiri. Logika mekanisme yang diterapkan oleh pihak swasta adalah menganut sistem full-cost recovery, mengusahakan sekuat mungkin uang atau biaya yang sudah mereka keluarkan dapat kembali dan dapat menghasilkan keuntungan bahkan menginginkan kelipatannya (keuntungan), tanpa terlalu ambil pusing bagaimana kemampuan masyarakat, terutama mereka yang miskin.
Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan dunia pendidikan di negeri ini menjadi sesuatu yang utopis dan tidak mampu dijangkau seluruh lapisan elemen masyarakat, oleh karena beralihnya kewenangan pemerintah ke pihak swasta (asing?) dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan. Tidak lepas dari itu, apabila swasta —dalam hal ini asing (barat) — semakin menemukan tempatnya di dunia pendidikan, menjadi hal yang wajar jika pada gilirannya sekolah-sekolah atau universitas-universitas semakin disetir arah kemudinya.
Dari seluruh aparan di atas, kita bisa meihat betapa pemerintah Indonesia sendiri berada dalam posisi yang begitu dilematis: mengeksekusi apa yang sudah disepakati bersama sebagai paket “pinjaman” yang diberikan (dipaksakan) pihak asing—karena biar bagaimanapun itu adalah janji lega yang harus dipenuhi—atau memberikan kesejahtraan (berbagai akses terutama di bidang pendidikan) kepada seluruh elemen warganya. Dan sudah sewajarnya para mahasiswa dan aktivis lainnya tidak terseret arus dengan hanya mempertimbangkan aspek praksisnya saja.
Menggugat diprivatisasikannya (baca: liberalisasi) dunia pendidikan, tidak pernah akan selesai jika semua itu hanya sebatas pada tataran tuntutan untuk merombak UU yang telah nyata sudah disahkan. Oleh karena semua disebabkan oleh sebuah sistem yang berlaku, maka relevansinya adalah menggugat sistem tatanan dunia (liberalisme) yang sudah mengglobal, merefleksikannya dan kemudian mencari pelajaran sebagai persiapan menyusun strategi ke depan.
Bagaimanapun dilematisnya posisi pemerintah dalam kasus ini, sudah seharusnya para pengambil kebijakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mampu bersikap cerdas, tegas dan berani dalam mungupayakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Ttd. Aku
*) Warga Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Ciputat dan
Mahasiswa Imu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) FEIS UIN Jakarta
(Beragama)
Mahasiswa Tegal Kreatif dan Menggairahkan
Pendidikan diduga kuat merupakan institusi yang paling strategis untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin kita sudah memahami dengan benar bahwa, sebagaimana Eric Fromm, tugas seorang pendidik adalah membantu anak didik untuk mencuatkan potensi-potensi khas yang ada di dalam diri anak didik. Pendidikan memang dapat dipadankan dengan kata education. Education sendiri berasal dari bahasa Latin, Educare, yang berarti “menarik keluar”. Apa yang ditarik keluar? Yang ditarik keluar adalah potensi-potensi yang tersimpan di setiap anak didik.
Banyak metodologi pembelajaran dalam pendidikan yang hanya memperhatikan aspek guru (subjek) pendidikan dan tidak memberikan ruang yang banyak terhadap objek pendidikan yaitu sisiwa. Padahal menurut Dani ronnie M dalam bukunya “ The Power of Emotional and Adversity Quotient for Teachers” peranan seorang guru tidak jauh dari peranan seorang tukang kebun yang menyiapkan lahan kebunya untuk ditanami pohon-pohon. Sang tukang kebun tadi hanya sebatas mempersiapkan lahan untuk pertumbuhan poho-pohon tersebut, dia tidak ikut campur dalam hal pertumbuhan pohon, buah pohon dan lain sebagainya, dia hanya memelihara tanaman itu dan tidak mengintervensi buah apa yang akan dihasilkan dari tanaman yang dipeliharanya.
Mungkin gambaran di atas dapat menjabarkan bagaimana peranan guru dalam mendidik muridnya. Peranan pendidik tidak lebih dari peranan tukang kebun terhadap tanamannya. Akan tetapi banyak sekali para guru khususnya guru matematika yang sungguh angkuh dan bahkan memaksa siswanya untuk mengikuti kemauannya bahkan memaksa untuk menjadi seperti dirinya.
Tidak ada alasan, tak perlu mencari kambing hitam. Karena memang banyak yang bisa menyebabkan kegagalan, namun tak satupun yang pantas dijadikan excuse. Seperti apa yang dibisikan oleh Rudyard Kipiling, “kita memiliki empat puluh juta penyebab kegagalan, namun tak ada satupun merupakan pembenaran!”. Ada lagi yang berpesan, “orang gagal biasannya kelebihan satu alasan, orang-orang sukses selalu saja kelebihan satu cara”.
Dari beberapa pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengajar (guru) tidak hanya masuk ke kelas bertemu para pembelajar, menyuruh ini-itu dan melarang ini-itu lalu keluar kelas dan pulang. Inikah yang kita anggap proses belajar mengajar? Kalau Cuma ini kita tak perlu mengikuti pendidikan yang tinggi-tinggi atau training yang hebat-hebat. Semua orang bisa melakukannya bahkan, orang yang tahu sedikit baca tulis ditambah sedikit wawasanpun bisa.
Mengajar itu akan efektif dan menggairahkan apabila kita menyatukan hati dan jiwa dengan pembelajar kita. Sehingga kita tahu persis apa yang mereka rasakan dan inginkan, karena kita berada di sisi yang sama. Kita memandang aktivitas belajra dari sudut pandang mereka. Setiap gerak hati dan suara-suara halus di jiwa mereka bisa kita tangkap dengan kejelian sang nurani. Kita tahu bagaimana membuat mereka berharga, termotivasi dan gembira, karena kita adalah mereka dan mereka adalah kita. Kita melebur dengan segala totalitas yang ada. Kita larut, menyatu dan all out! Pada level ini kita tidak perlu lagi memberi reward dan punishment. Yang ada semata-mata kegairahan belajar. Sebuah insting yang memang manusia miliki sejak lahir.
Seperti kita ketahui bersama para siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda, bukan satu, dan belajar dalam cara yang berbeda-beda. Mereka memiliki minat yang berbeda dan bakat-bakat khusus. Karena manusia adalah unik, maka tampaknya aneh jika sekolah mengharapkan para siswa untuk belajar dalam situasi yang sama dari satu buku teks atau metode pelajaran yang sama.
Lalu bagaimana dengan para siswa yang berlatar belakang berbeda, mempunyai kebiasaan berbeda, cita-cita berbeda dan lain sebagainya yang tidak mungkin disamakan?
Hal ini mengungkapkan betapa pentingnya untuk tidak menyamaratakan kemampuan siswa, akan tetapi bukan untuk membeda-bedakan. Tujuan peneliti adalah untuk membuat para siswa belajar sesuai karakteristik dan pola belajarnya.
Dalam dunia nyata manusia terbagi menjadi dua golongan besar yaitu laki-laki dan perempuan, walaupun terdapat golongan waria. Penting bagi penulis untuk dapat mengetahui karakteristik masing-masing untuk dapat membantu mereka dalam pengoptimalisasian potensi individu, bukan menjadikan sekolah tidak lebih dari rumah tahanan untuk menampung kaum muda.
Lembaga hukuman di mana anak-anak dipaksa mengisi waktu selama bertahun-tahun.
MMG
Mahasiswa Tegal Kreatif dan Kontruktif
aku Narcissus
bersemayam dalam dirimu
mengalir bersama darahmu
berhembus seiring nafasmu
berdetak mendahului jantungmu
aku Narcissus
lebih tua dari siapa pun yang mengaku tua
bahkan dari Adam sendiri
tercipta dari saripati nar yang bagi orang bijak
— bisa menjadi nur
— mampu menjadi dliya’
— dapat sebagai penggerak
— motivasi
— kreasi
— revolusi
aku Narcissus
orang paling ganteng sagumelaring jagad
fakta azali dari Sang Kuasa
si manis Echo pun tergila-gila
telanjang dada dan paha di depan mata aku tak tergoda
karena aku Narcissus
hanya mencintai diriku
si paling seksi sagumelaring jagad
sejak zaman Yunani hingga kini
walau kau baru tahu aku dari Freud
ya, aku Narcissus
ahsani taqwim, tahukah kamu?
menyatu keempat unsur dalam diriku
tanah, air, api, dan udara
barat, timur, selatan, dan utara
itulah aku
Narcissus
berhati-hatilah kamu
——-atau akan tergilas olehku
Mahasiswa Tegal Kreatif dan Kontruktif
Hidup tidak hanya tersusun berdasarkan kebenaran dan kemuliaan. Diantaranya, disusun juga dengan kebodohan, aib dan kekeliruan.
Di dalam bagian tubuh kita tersusun berbagai pengalaman dan hasil dari keberhasilan kita dan hasil dari selain keberhasilan kita.
MMG
Mahasiswa Tegal Kreatif dan Kontruktif
